Ketua Fraksi Gerindra DPR Papua, Radius Simbolon – Jubi/Arjuna
Jayapura, Jubi – Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPR Papua mengkritik rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dari Pemprov Papua yang diserahkan ke parlemen setempat, 7 Desember 2015 lalu guna sidang APBD Papua Tahun Anggaran 2016.
Ketua Fraksi Gerindra Papua, Radius Simbolon mengatakan, pihaknya menemukan anggaran tak jelas dalam KUA PPAS itu. Banyak penggunaan anggaran yang perlu dirasionalisasi.
“Kurang lebih Rp 238 miliar yang kami pelajari, ada penggunaan anggaran yang tak tepat sasaran. Kami menilai, penggunaan anggaran lebih banyak untuk infrastruktur. Sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian sangat kecil. Padahal ketiga sekotor itu yang sangat mendukung visi misi Gubernur Papua kedepannya,” kata Radius, Selasa (15/12/2015).
Menurutnya, anggaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan minim. Padahal idealnya, kedua sektor harus dapat mencakup 40 persen dari total anggaran.
“Tim anggaran Pemprov Papua perlu merasionalisasi kembali hal itu. Kami juga belum bisa memilah-milah berapa porsi anggaran bidang pendidikan dan kesehatan maupun perekonomian,” ucapnya. Prioritas lain tak kalah pentingnya kata Radius, sektor pembangunan rumah rakyat atau layak huni. Minimal di setiap kabupaten di Papua dibangun 150 rumah layak huni.
“Kami juga tak punya waktu yang cukup membahas ini. Makanya kami harus bekerja keras disisa waktu yang ada. Kami akan berupaya agar penggunaan anggaran bisa tepat sasaran,” katanya.
Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, tahapn pembahasan APBD Papua 2016 sudah dilakukan sejak 10 Desember 2015 lalu. Sidang paripurna akan dilaksanakan, 18-20 Desember mendatang. Kini pihaknya masih berupaya melakukan sinkronisasi dengan eksekutif.
“Beberapa faktor jadi tolok ukur dalam paripurna APBD mendatang, salah satunya presentasi serapan anggaran di setiap SKPD. Kalau tak sesuai target apakah nanti anggaran SKPD itu dikurangi atau seperti apa kedepan akan dilihat. Kami masih punya beberapa hari untuk melakukan pembahasan sebelum sidang APBD,” kata Wonda. (Arjuna Pademme)