Ilustrasi Potret Pendidikan di Kota Jayapura – Jubi/Roy Ratumakin.
Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Yan Peremas Mandenas mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua perlu membuat data base untuk anak asli Papua yang mengenyam pendidikan di semua tingkatan dan dibiayai dana Otonomi Khusus (Otsus).
Ketua Fraksi Hanura DPR Papua itu mengatakan, sejak Otsus Papua berlaku 2001 hingga kini, Pemprov Papua tak menyiapkan data base. Akibatnya tak bisa dipastikan berapa anak asli Papua yang lulus kuliah, yang masih kuliah, yang diberikan bantuan studi, beasiswa serta dikirim ke perguruan tinggi dengan jurusan-jurusan tertentu untuk mengisi kekosongan di Provinsi Papua.
“Hingga kini ibarat membangun tanpa dasar dan arah yang jelas. Banyak yang dikirim sekolah tapi tak diprioriaskan jurusan tertentu sesuai kebutuhan mengisi kekosongan yang ada,” kata Yan Mandenas, Senin (21/12/2015) malam.
Dari sisi anggaran pada Tahun Anggaran 2016, Fraksi Hanura mendorong pemerintah setempat memberi porsi lebih untuk bidang pendidikan. Katanya, itu lebih baik daripada membangun gedung yang tak terlalu mendesak
“Hingga kini pagu anggaran bidang pendidikan belum memenuhi syarat 30 persen. Jauh dari harapan yang ditargetkan, kalau pendidikan akan dapat porsi besar,” ucapnya.
Dalam padangan umum fraksi ketika sidang APBD Papua 2016, Fraksi Hanura menyarankan Pemprov Papua agar membangun berdasarkan data. Katanya, penetapan kebijakan dan distribusi anggaran harus mengacu pada data autentik.
“Ini untuk membuktikan sekian persen anak Papua sekolah di SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi,” katanya.
Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, 80 persen dana Otsus Papua sudah diberikan ke kabupaten/kota. Namun masyarakat masih mengeluh masalah pendidikan.
“Kondisi pendidikan ini masih harus dibenahi. Kebijakan Pemprov Papua sudah bagus, tapi pimpinan di daerah yang tak bisa menerjemahkannya. Harusnya dengan anggaran yang ada, sedikit demi sedikit masalah pendidikan harus dibenahi,” kata Yunus Wonda. (Arjuna Pademme)