Anggota komisi IV DPR RI, Solaeman L. Hamzah – Jubi/Roy Ratumakin.
Jayapura, Jubi – Sebanyak 40 persen masyarakat asli Papua yang bekerja di perusahan tambang terbesar di Indonesia yaitu PT. Freeport Indonesia. Dengan jumlah tersebut menurut Anggota komisi IV DPR RI, Solaeman L. Hamzah jumlah tersebut sangat minim dibandingkan dengan apa yang diambil dari tanah Papua.
“Sejak tahun 1967 berdirinya Freeport di Timika sampai sekarang berarti sudah 40 tahun rakyat Timika hanya menjadi penonton setia ditanahnya sendiri. Freeport mengeruk sumber daya alam seperti mineral berupa tembaga dan lainnya yang berada di Papua dengan hanya melibatkan sedikit saja masyarakat di disana,” katanya kepada wartawan, Sabtu (9/1/2016) di Jayapura.
Soleman menambahkan, 40 persen masyarakat Papua yang bekerja di Freeport juga merupakan desakan pemerintah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar wilayah kerja pertambangan Freeport Indonesia.
“Sulit berkembangannya masyarakat dan tidak meningkatnya kesejahteraan masyarakat sejak dari awal berdiri, lantaran tidak adanya sumbangsih Freeport Indonesia kepada pemerintah daerah sendiri,” ujarnya.
Hal tersebut karena pajak sebesar 35 persen disetorkan ke pemerintah Indonesia bukan ke Papua, karena kantor Freeport bukan di Papua tapi di Jakarta. Sehingga ini juga yang menjadi salah satu hambatan.
“Sampai saat ini perpanjangan kontrak karya Freeport Indonesia masih terus menimbulkan polemik. Untuk itu pemerintah bakal membuat suatu UU Pemerintahan di tanah Papua yang bakal mengatur Otsus dan Freeport dan itu harus diaati,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, beberapa waktu lalu mengunjungi Gubernur Papua Lukas Enembe di rumah dinasnya untuk menyampaikan langsung ucapan selamat Natal kepada yang bersangkutan.
Dalam perbincangan ringan yang juga dihadiri oleh beberapa petinggi PT. Freeport Indonesia lainnya, Maroef mengutarakan bahwa dirinya merasa berhutang setelah beberapa waktu lalu gubernur melakukan kunjungan ke perusahaan tersebut.
“Kita harus tetap bergandengan tangan dengan Pemerintah Provinsi Papua, hal-hal yang mungkin di masa lalu belum terselesaikan, dengan komunikasi begini kita bisa tahu kami sebagai investor kurangnya apa,” katanya. (Roy Ratumakin)