Quantcast
Channel: Jubi Papua
Viewing all articles
Browse latest Browse all 15547

LIPI: Target Konektivitas Papua 2018 Terlalu Cepat

$
0
0
Ambisi Presiden Joko Widodo untuk menghubungkan seluruh wilayah Papua melalui akses darat dinilai kurang realistis oleh peneliti LIPI - monitorday.com

Ambisi Presiden Joko Widodo untuk menghubungkan seluruh wilayah Papua melalui akses darat dinilai kurang realistis oleh peneliti LIPI – monitorday.com

Jakarta, Jubi – Koordinator Tim Kajian Papua, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, meyakini konektivitas Papua bisa tercapai, tetapi target Presiden Joko Widodo yang menetapkan seluruh kabupaten/kota akan dapat dilalui jalur darat pada 2018 kurang realistis.

“Mungkin konektivitas Papua terlalu cepat kalau ditargetkan bisa tercapai 2018. Banyak prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai target tersebut,” kata Adriana Elisabeth, dihubungi di Jakarta, Minggu (10/1/2016).

Adriana mengatakan prasyarat yang diperlukan adalah dukungan anggaran, teknologi, dan sumber daya manusia. Bila seluruh prasyarat tersebut bisa dipersiapkan, konektivitas di Papua bisa dicapai.

“Belanda saja dengan dukungan teknologi yang masih tertinggal dibandingkan sekarang, dulu bisa membangun Jayapura sampai seperti itu. Bila melihat sejarah itu, saya yakin pembangunan infrastruktur untuk konektivitas di Papua bisa dilakukan,” katanya.

Adriana mengatakan pembangunan infrastruktur di Papua juga perlu dikomunikasikan dengan masyarakat setempat agar tidak menimbulkan kecurigaan dan bisa diterima dengan baik.

“Saya kira konektivitas Papua baru bisa dicapai dalam waktu lima tahun dengan dukungan anggaran, teknologi, dan sumber daya manusia yang cukup. Sumber daya manusia Papua juga perlu dipersiapkan untuk menerima pembangunan,” katanya.

Adriana menilai pemerintah selama ini juga seringkali hanya melakukan pembangunan fisik tanpa mempersiapkan masyarakat untuk menerima pembangunan dan hasilnya.

Ketika kemudian masyarakat setempat melakukan penolakan atas pembangunan yang direncanakan pemerintah, mereka kemudian dituding sebagai pihak yang antipemerintah.

“Program banyak, tetapi cara menyampaikannya tidak tepat. Menjadi tugas kepala daerah untuk mengomunikasikan program pembangunan yang dilakukan pemerintah,” ucapnya. (*)


Viewing all articles
Browse latest Browse all 15547